Theo Kelen, Jayapura – The Indonesian governing administration is taken into account not to be seriously interested in resolving the armed conflict in Papua. An method of tranquil dialogue should continue on to generally be encouraged being an exertion to take care of the conflict in Papua, but the government has disregarded this.
Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
The federal government also been utilized Regulation No.6/2018 on Overall health Quarantine to restrict civil Modern society participation over the COVID-19 pandemic. Regardless of refusing to implement a wellness quarantine as defined and mandated from the Regulation, authorities have continued to use the provisions and article content within the Regulation to penalize alleged violators, such as individuals that protest the government’s managing of the pandemic.
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]
Pasar saham sendiri berfungsi sebagai System di mana saham diperjualbelikan, memungkinkan perusahaan memperoleh modal serta investor mendapatkan keuntungan.
Di dalam siklus intelijen kerap terjadi kegagalan yang mengakibatkan pendadakan strategis. Kegagalan dapat terjadi dalam setiap tahap siklus ini. Kegagalan intelijen dalam kasus bom Bali I pada 12 Oktober 2012 lebih disebabkan oleh kegagalan costumer pada saat itu melakukan pengawasan terhadap kelompok teroris dan juga tidak adanya kepercayaan dari costumer kepada produser. Sebenarnya produser telah mendapatkan informasi pada tahun 1998, mereka sudah punya dokumen soal JI dan sudah disampaikan kepada AS, tapi malah dianggap remeh informasi tersebut.
Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.
Constitutional Courtroom: The Constitutional Court docket was initial set up on November nine, 2001 for a consequence from the third Modification into the Structure on the Republic Indonesia. As opposed to the Supreme Court, the Constitutional Baca selengkapnya Court docket is not an appellate court docket. Its selection is remaining and binding and, hence, can not be challenged. Posting 24C in the Constitution states that the powers in the Constitutional Court are to start with, to evaluate the regulation produced in opposition to the Structure; next, to take care of disputes among condition establishment; third, to take care of dissolution of political functions; fourth, to solve disputes above election benefits; and fifth, to rule on president’s impeachment. In relation to the process of impeachment, the jurisdiction with the Court is only restricted to The problem of regulation on if the President and/or perhaps the Vice chairman are responsible in performing the acts prohibited from the Structure. The choice on no matter if to eliminate the President and/or the Vice chairman remains to be under the authority on the Folks’s Consultative Assembly.
Sedangkan Organisasi Papua Merdeka hingga kini masih gencar melakukan perlawanan terhadap Indonesia. Bahkan walaupun one Desember 2014 kemarin tidak terlalu terlihat perayaan ulang tahun OPM, namun di berbagai kalangan, bahkan mahasiswa asli daerah tersebut yang menunjukan solidaritas mereka terhadap OPM lewat media sosial.
untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang user dalam memberikan perintah.
Adhering to rampant criminalization of pandemic critics throughout 2020, Countrywide Law enforcement Chief Standard Listyo Sigit fashioned a Digital law enforcement power, i.e. a undertaking force that features to “educate the general public” on Net ethics. The virtual law enforcement purportedly function in accordance Along with the interpretation guidelines of Legislation No.
Mendefinisikan pandemi sebagai ancaman keamanan nasional sendiri merupakan hal yang tepat. Pandemi Covid 19 sendiri telah bertransformasi menjadi masalah multidimensional yang tidak hanya menyerang kesehatan manusia namun juga keamanan nasional.
BIN mendapatkan wewenang dan tanggung jawab dalam menangani Covid-19 untuk menjamin keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta kepentingan keamanan nasional.